Posted by: bachtiar hakim | March 16, 2008

Pengaruh “Sang Bapak”


SISTEM KEBUDAYAAN
ERA SOEHARTO DALAM KURUN WAKTU 1965 – 1988

Untuk menerangkan tentang sistem kebudayaan di masa Soeharto dalam kurun waktu 1965 – 1988, Perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa sistem kebudayaan yang dimaksud adalah budaya penguasa saat itu. Mengingat kuatnya pengaruh tiran Soeharto dalam menancapkan pengaruhnya, dapat diasumsikan bahwa representasi budaya penguasa muncul pada berbagai tatanan kehidupan bangsa Indonesia.
Penulis juga berusaha objektif dengan mengutip sejarah versi orde baru dan beberapa bukti sejarah dari buku dan literature yang secara implicit menyiratkan pertentangan dengan penguasa. Sulitnya mencari kebenaran sejarah ini dirasakan sangat sulit mengingat banyak fakta sejarah versi penguasa dianggap banyak pihak mengandung ambivalensi.
Selain itu berbicara tentang sistem kebudayaan berarti memasuki pula ranah politik, agama, militer, ekonomi, pendidikan dan system sosial. Kebudayaan yang akan dipaparkan pada makalah ini adalah manifestasi budaya seperti kesenian, kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai. Artinya, penjelasan akan didominasi pada bagaimana pengaruh penguasa terhadap subsistem budaya tersebut dan selanjutnya dikaitkan dengan sistem pers yang berlaku saat itu.
Awalnya perlu dicermati bahwa pada tahun 1960 sampai 1970, Indonesia dijadikan ladang pertempuran yang sengit antara ideologi kapitalisme (Amerika Serikat dkk.) melawan komunisme (Rusia dkk.). Indonesia yang sebelumnya dipimpin Soekarno dan cenderung didukung negara berhaluan komunis seperti Rusia dan Cina menjadi sasaran AS untuk di-“demokrasi”-kan.
Banyak pihak mensinyalir regim Soeharto (para jendral TNI AD saat itu) pada peristiwa 1965 adalah pelaksana lapangan (operator) dari strategi Amerika Serikat untuk penggulingan Bung Karno (lewat CIA). Setelah kejadian itu, hingga tahun 1988, AS masih memegang kartu As terhadap rahasia kelam para mantan jendral tsb. Mengingat politik Indonesia masih dikendalikan oleh para mantan jendral itu dibelakang layar, konsekuensinya adalah USA dapat mendiktekan semua kehendaknya terhadap Indonesia (lihat contoh kecil kasus Free port dan minyak Cepu).
Para mantan jendral yang saat ini rata2 berusia 65 tahun keatas merasa ketakutan setengah mati atas terbongkarnya rahasia mereka menjadi boneka USA dalam menjajah ekonomi Indonesia – inilah salah satu rahasia terbesar mengapa bangsa Indonesia tidak berkutik terhadap USA dan mengapa pelurusan sejarah Indonesia mengalami kesulitan luar biasa.
Para politisi USA dengan mudah mendikte politisi Indonesia yang masih dikuasai para mantan jendral (ingat hampir semua parpol ada jendralnya) dengan cukup menggertak: Salah satu strategi yang ampuh bagi regim Soeharto untuk bersembunyi tuk menyelamatkan diri adalah politisasi agama, terutama agama Islam.

Bidang agama
Pada awal masa kekuasaan Soeharto politisasi agama mulai digencarkan pemerintah. Lagi-lagi menurut sejarah yang berbeda dengan versi Soeharto mengatakan bahwa pada tahun 1965, Jendral Soeharto beserta para jendral TNI AD telah memprovokasi/mendalangi massa Nahdlatul Ulama (NU).
Mereka dimanfaatkan untuk membantai ratusan ribu massa Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tidak tahu-menahu tentang politik di desa-desa. Hal ini disinyalir sebagai usaha untuk menutupi kudeta angkatan darat sekaligus untuk mulai mengkambinghitamkan PKI sebagai organisasi terkutuk.
Selanjutnya, hak asasi manusia anak cucu para anggota PKI dikebiri lewat lembaga yang diciptakan Soeharto misalnya Litsus dan Surat Keterangan (S.K.) bebas G30S. Hal ini menghambat perkembangan kepribadian, emosi dan bisnis mereka.
Pada awal tahun 1970, strategi politisasi agama islam ini mulai berubah. Dari tadinya menggusur pengaruh komunis Rusia menjadi untuk mendukung AS dalam usahanya menapaki Timur Tengah. Maka, Indonesia saat itu dijadikan boneka untuk mendukung usaha AS tersebut. Kebijakan yang muncul adalah penggunaan ulama dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam untuk mendukung langkah pemerintah.
Para ulama berpengaruh dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan Soeharto lewat Departemen Agama (Depag). Fungsi Departemen Agama menjadi hampir sama dengan Majelis Ulama Indonesia yang berwenang membuat fatwa. Departemen ini lebih banyak menjalankan fungsi politiknya daripada agama. Tidak heran bila Depag mampu merekomendasikan regulasi yang menandingi fatwa MUI. Namun karena MUI sering bertentangan dengan keinginan penguasa, maka cara terbaik adalah memasukkan ulama-ulama “pilihan” tersebut ke dalam MUI.
Di zaman Soeharto, agama diperalat untuk menggaet suara pemilih disaat Pemilu. Langkah nyata ini dapat dilihat di televisi. Dai Zainudin MZ sering ditampilkan di TV, kemudian sengaja digelari “Dai Sejuta Umat” agar rakyat mudah terpikat. Setelah populer, dai ini dibawa safari Ramadhan oleh menteri Harmoko untuk keperluan kampanye Golongan Karya (Golkar).
Kecenderungan rakyat yang patuh pada ulama lokal disiasati untuk memenangkan suara pemilu suatu daerah. Para kyai dan ulama terus diperebutkan oleh politikus untuk menjadi sekedar alat politik. Saat itu sulit untuk membedakan antara ceramah agama dan ceramah politik seorang ulama.
Lalu, Organisasi massa Islam disekularisasi. Hal ini dilakukan dengan pemfusian Ormas Islam dalam satu partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sekulerisasi ini menyimpan konsekuensi bahwa dalam berpolitik Ormas Islam harus memisahkan diri dengan prinsip agama islam dan selanjutnya tunduk pada kebijakan politik penguasa.
Hal ini mengakibatkan para fundamentalis dan ektremis di bidang agama yang lebih mendukung Timur Tengah hamper tidak pernah muncul sampai ke permukaan. Ekstrimis yang muncul pun diberangus dengan kekuatan militer. Begitupun dengan penyelesaian konflik se-agama dan antar agama yang turut menggandeng militer.
Ketika regim militer sudah mulai terdesak oleh kaum intelektual kampus, maka Soeharto lewat Habibie bersama para Jendral Hartono, Ahmad Tirtosudiro, dan Sri Hardiyanti Rukmana (putrinya) mendirikan ICMI di Universitas Brawijaya Malang. ICMI yang berbau intelektual dan Islam didirikan untuk menarik simpati dari kaum intelektual.
ICMI menjadi begitu populer saat itu, sampai ada pameo bahwa “ICMI adalah jalan bagi cendekiawan muslim untuk memiliki jabatan birokrasi yang tinggi”. Tak heran, saat itu, banyak Akademisi terpikat masuk ICMI terbius untuk menduduki jabatan birokratis yang tinggi. Setelah masuk ICMI, mereka menerapkan beberapa kebijakan yang menjatuhkan mental mahasiswa yang ingin memberontak.
Disini agama dipakai untuk menjaring cendekiawannya sendiri demi save exit rezim ORBA. Ini juga bukti bahwa agama mempunyai potensi memabukan manusia sampai rasio manusia mengalami kemunduran luar biasa. Dengan demikian, regim ORBA mengesankan ingin berganti “baju” militeristik, pro nasionalis, dekat dengan Tionghoa, dekat dengan AS, dan terkesan menindas Islam, menjadi pro Islam atau bahkan ingin mengesankan diri sebagai pembela Islam.
Menghancurkan keyakinan/kebudayaan penduduk asli (terutama Jawa), misal Kejawen, dengan mengharuskan mencantumkan hanya agama pada KTP dan tatacara perkawinan.

Bidang Kesenian, Kepercayaan, dan Tradisi
Lebih lanjut, agama juga tameng untuk menghapus beberapa kebudayaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip penguasa. Pemberlakuan mutlak lima agama di Indonesia membuat beberapa sistem kepercayaan yang dianut oleh kaum minoritas seperti etnis Tionghoa.
Akibatnya kebudayaan penduduk asli Jawa misal Kejawen mulai luntur dengan mengharuskan mencantumkan hanya agama pada KTP dan tatacara perkawinan. Hal ini terlihat dalam penghapusan kesenian yang berbau Negara komunis seperti Cina dan Rusia. Ambil contoh saja Kesenian Barongsai dan Liong yang dilarang sejak tahun 1972.
Beberapa kesenian dalam bentuk karya sastra seperti puisi, sajak, novel, teater, dan repertoar yang bertentangan dengan Soeharto, Cs dibredel layaknya Majalah Tempo dan Harian Sinar Harapan. Contoh karya-karya yang dibredel adalah Tetralogi Bumi Manuisa Pramoedya karya Ananta Toer; syair-syair kriktik WS. Rendra; lalu-lagu Iwan Fals, Lilis Suryani, dan musisi lainnya.
Penindasan terhadap kreativitas seni ini biasanya dengan diikuti dengan sanksi pengasingan dan penahanan terhadap seniman yang bersangkutran. Dengan syair berupa kritikan pedas terhadap pemerintah, pemberangusan ini hamper serupa terhadap pers yang terjadi pada 1978. Tindakan ini dilakukan penguasa untuk meminimalisir maraknya aksi mahasiswa yang menentang pencalonan Soeharto sebagai presiden. Tercatat sebanyak tujuh surat kabar di Jakarta , diantaranya Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore dibekukan penerbitannya untuk sementara waktu hanya melalui telepon,beberapa dari media massa itu diijinkan terbit kembali setelah masing-masing pemilik meminta maaf kepada Soeharto. Pramoedya Ananta Toer misalnya, diasingkan ke Pulau Buru.
Di balik kediktatorannya Soeharto, TVRI yang menjadi satu-satunya stasiun televise penyiaran di Negara ini mampu mengangkat kebudyaan-kebudayaan daerah di Inonesia. Hampir setiap hari acara “Siaran pedesaan” yang mengangkat kehidupan maasyarakat desa dapat menwarkan khazanah pengertian antar budaya. Begitupun dengan langkah Soeharto membangun Taman Mini Indonesia Indah yang diprakarsai oleh istrinya. Namun, dominasi budaya jawa masih kental digencarkan. “Jawanisasi” terlihat dalam pemilihan Batiks sebagai pakaian nasional. Kesenian Wayang kulit (Ki Manteb sebagai dalang Istana) sebagai “jamuan” bagi para tamu negara.


Responses

  1. ya aku setuju dengan pendapatmu bung


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: